RELEASE DOCUMENTS RELATING TO THE NATIONAL GOLD CORPORATION BILL 2022

"""'"""""""""""""""""&qu...

Showing posts with label Papua Bangkit. Show all posts
Showing posts with label Papua Bangkit. Show all posts

Friday 1 August 2014

Pastor John: Jokowi-JK harus dorong Freeport bangun smelter

Jayapura (ANTARA News) - Peraih penghargaan Yap Thiam Hien Award 2009 Pastor John Jongga mengatakan, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mendorong PT Freeport membangun pabrik smelter di Papua.

"Pak Jokowi-JK harus dorong Freeport bangun smelter di Papua, karena dengan begitu bisa datangkan PAD bagi Provinsi Papua," katanya melalui telepon seluler kepada ANTARA News di Jayapura, Papua, Kamis.

PT Freeport, menurut dia, harus dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Papua bukan saja lewat dana sosial, tetapi lebih memperhatikan pemberdayaan dan keberpihakan mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

"Smelter harus dibangun di Papua, karena dengam begitu masyarakat setempat akan terserap untuk bekerja di sana," katanya.

Ia mengemukakan, ada tujuh suku yang menjadi pemilik hak ulayat di Timika, Kabupaten Mimika, sebagai tempat pengerukan hasil bumi harus mendapat perhatian yang besar dan nyata.

"Tidak perlu cetak suku-suku itu jadi presiden. Cukup sediakan mereka tempat yang cocok dan layak dengan meningkatkan pendidikan mereka tiap tahun. Buat mereka bisa bersaing dengan saudara-saudara lainnya di Nusantara, sehingga suatu saat nanti mereka bisa berdiri sejajar, mandiri dan terpenuhi secara ekonomi," katanya.

Freeport, dalam penilaian Pastor Jhon, harus bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat adat setelah menggeruk bahan-bahan tambang yang tiap tahunnya menghasilkan keuntungan berlipat ganda.

"Perusahaan yang ada di Papua, salah satunya Freeport di Timika, atau BP di Bintuni, atau perusahaan lain di Papua, bukan saja harus dikontrol. Tapi, beri hak kepada para pemilik ulayat karena selama ini mereka tidak diberi tempat dalam perundingan, MoU atau kontrak," katanya.

Padahal, Ketua Yayasan Teratai Hati Papua itu menilai, Freeport bekerja dalam wilayah adat atau tanah di pemilik hak ulayat, hanya saja kontrak-kontraknya dilakukan dengan melibatkan pihak di luar wilayahnya.

"Maka, sekarang harus diubah. Mereka-mereka yang punya tambang emas itu harus diutamakan, harus menjadi modal bersama dengan perusahaan," ujarnya.

Pastor John pun menambahkan, "Dan, yang penting kontrak Freeport harus dipikirkan ulang, harus melibatkan masyarakat adat, masyarakat pemilik hak ulayat menjadi pemilik modal bersama dengan Moffets atau siapa saja yang mempunyai hak di Freeport." (*)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2014

Thursday 27 June 2013

Gubernur canangkan Papua Mandiri Institute berkurikulum Cambridge

Antaranews.com, Rabu, 26 Juni 2013 05:48 WIB, Pewarta: Hendrina Dian Kandipi

Gubernur canangkan Papua Mandiri Institute berkurikulum Cambridge
Gubernur Papua Lukas Enembe (ANTARA/Wahyu Putro A)

Sentani (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mencanangkan berdirinya Papua Mandiri Institute yang berkurikulum Cambridge Internasional untuk mengembangkan sumber daya manusia di Papua.

"Kurikulum Cambridge sudah diakui secara internasional dimana siswa/i lulusannya berstandar level A dan dapat langsung studi di luar negeri, terutama di negara-negara dengan bahasa pengantar bahasa Inggris," kata Lukas Enembe kepada Antara di Sentani, Rabu.

Menurutnya, pencanangan Papua Mandiri Institute ini merupakan investasi jangka panjang bagi anak-anak Papua karena masa depan Papua ada di tangan anak-anak ini. Oleh karena itu misi di Papua yang coba dikembalikan yaitu program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur sebelumnya selama 7 tahun lalu dengan menyiapkan seribu lulusan sarjana.

"Lulusan dari Papua yang terbaik sudah dikirim ke luar negeri, sehingga saat ini hanya tinggal perekrutan kembali agar banyak anak-anak Papua yang memiliki potensi tetapi tidak mempunyai kemampuan bisa diberdayakan di seluruh Tanah Papua," tandasnya.

Gubernur menuturkan, rekrutmen dilakukan pada semua wilayah adat dan kebijakan rekruitmen bukan hanya sekedar mengambil akan tetapi setelah melihat kemampuannya menyeleksi secara baik.

"Tentu ini yang akan menjadi visi Gubernur, oleh karena itu SDM harus dilakukan langkah-langkah seperti ini, tapi seleksi juga harus betul-betul orang-orang yang mempunyai kemampuan," ujarnya.

Banyak yang mempunyai kemampuan tapi tidak bisa terdeteksi dengan baik, lanjut Gubernur, karena keterbatasan tenaga sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, kabupaten/kota untuk meminta kepada mereka yang terbaik dari daerah tersebut.

"Diseleksi bersama supaya dia juga merasa memiliki program Gubernur Provinsi Papua dan dia kembali dengan tanggungjawab yang sama," urainya.

Gubernur mengungkapkan dalam program ini juga dilakukan kerjasama dan bukan hanya sekolah-sekolah yang selama ini sudah dirintis oleh badan SDM yang harus berpeluang tinggi, namun semua sekolah.

"Kami berharap bisa menyiapkan anak-anak Papua, yang bernuansa teknologi, bernuansa dunia, sehingga orang Papua harus bisa berkiprah dimana-mana," katanya lagi.

Untuk diketahui, Papua Mandiri Institute mulai beraktifitas di kawasan seluas 5 ha dengan dua unit gedung, satu kantor dan empat kelas. (*)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013