RELEASE DOCUMENTS RELATING TO THE NATIONAL GOLD CORPORATION BILL 2022

"""'"""""""""""""""""&qu...

Showing posts with label kerjasama. Show all posts
Showing posts with label kerjasama. Show all posts

Sunday 24 May 2015

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

22 Mei 2015

Gubernur Provinsi Papua Barat meminta para pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di kabupaten/kota se-Papua Barat agar dapat mewujudkan kemandirian koperasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Hal itu disampaikan gubernur saat menyampaikan arahannya yang dibacakan oleh staf ahli gubernur, Matias Makambak pada pembukaan pelatihan Manajemen Pengelolaan KSP dan USP oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Holiday Park Hotel, Selasa (21/4/2015).

“Program pembinaan koperasi harus terus digalakan guna mempertahankan eksistensi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di provinsi Papua Barat,” kata gubernur.

“Selain itu koperasi juga merupakan komponen strategis untuk membangun daerah ini dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkualitas di 13 kabupaten/kota se Papua Barat.”

Gubernur juga meminta para pelaku usaha koperasi agar terus meningkatkan kualitas manajerialnya dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi sebagai upaya mendorong terwujudnya masyarakat koperasi yang profesional, berdaya saing dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pelaku usaha koperasi juga diminta agar dapat menumbuhkembangkan budaya perkoperasian dari kota hingga pedalaman, sehingga ketahanan ekonomi kerakyatan benar-benar dapat terwujud dengan terus menerus mengembangkan kemampuan dan keahlian serta kratifitas warga koperasi sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang menyatakan sasaran pelatihan ini adalah para pengelola KSP dan USP yang tersebar di kabupaten/kota se Papua Barat.
“Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian pengelolaan KSP dan USP yang ada di Papua Barat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat terjadi peningkatan kapasitas para pengelola KSP dan USP dalam menjalankan fungsi manajerialnya,” ujar Stepanus Selang.

Terkait jumlah KSP dan USP yang tersebar di kabupaten kota, Selang mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum memiliki data jumlah yang pasti, karena masih banyak dinas kabupaten kota yang tidak menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KSP dan USP di kabupaten/kota. Untuk itu Selang meminta Dinas Koperasi kabupaten/kota agar dapat melakukan monitorong langsung dan melakukan verifikasi KSP dan USP yang masih aktif dan yang tidak aktif untuk dilaporkan ke Dinas Koperasi Provinsi Papua Barat yang akan diteruskan ke Kementerian Koperasi.

“Hal itu harus dilakukan karena pengelolaan koperasi ini menyangkut pengelolaan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam. Jadi harus dimonitor agar tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang KSP dan USP,” ia menegaskan.

Ia menegaskan jika terdapat koperasi yang melenceng atau tidak mengelola koperasi berdasarkan aturan dan prinsip koperasi, maka dinas koperasi kabupaten/kota dapat mencabut ijin operesional KSP dan USP. “Kita hindari pengelolaan koperasi dalam prakteknya agar tidak seperti rentenir,” pesan Selang.

Selang berharap kehadiran KSP dan USP agar dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya melalui bantuan dana kredit dengan bunga yang tidak mencekik.

|RIZALDYGubernur Provinsi Papua Barat meminta para pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di kabupaten/kota se-Papua Barat agar dapat mewujudkan kemandirian koperasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Hal itu disampaikan gubernur saat menyampaikan arahannya yang dibacakan oleh staf ahli gubernur, Matias Makambak pada pembukaan pelatihan Manajemen Pengelolaan KSP dan USP oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Holiday Park Hotel, Selasa (21/4/2015).

“Program pembinaan koperasi harus terus digalakan guna mempertahankan eksistensi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di provinsi Papua Barat,” kata gubernur.

“Selain itu koperasi juga merupakan komponen strategis untuk membangun daerah ini dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkualitas di 13 kabupaten/kota se Papua Barat.”

Gubernur juga meminta para pelaku usaha koperasi agar terus meningkatkan kualitas manajerialnya dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi sebagai upaya mendorong terwujudnya masyarakat koperasi yang profesional, berdaya saing dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pelaku usaha koperasi juga diminta agar dapat menumbuhkembangkan budaya perkoperasian dari kota hingga pedalaman, sehingga ketahanan ekonomi kerakyatan benar-benar dapat terwujud dengan terus menerus mengembangkan kemampuan dan keahlian serta kratifitas warga koperasi sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang menyatakan sasaran pelatihan ini adalah para pengelola KSP dan USP yang tersebar di kabupaten/kota se Papua Barat.
“Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian pengelolaan KSP dan USP yang ada di Papua Barat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat terjadi peningkatan kapasitas para pengelola KSP dan USP dalam menjalankan fungsi manajerialnya,” ujar Stepanus Selang.

Terkait jumlah KSP dan USP yang tersebar di kabupaten kota, Selang mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum memiliki data jumlah yang pasti, karena masih banyak dinas kabupaten kota yang tidak menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KSP dan USP di kabupaten/kota. Untuk itu Selang meminta Dinas Koperasi kabupaten/kota agar dapat melakukan monitorong langsung dan melakukan verifikasi KSP dan USP yang masih aktif dan yang tidak aktif untuk dilaporkan ke Dinas Koperasi Provinsi Papua Barat yang akan diteruskan ke Kementerian Koperasi.

“Hal itu harus dilakukan karena pengelolaan koperasi ini menyangkut pengelolaan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam. Jadi harus dimonitor agar tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang KSP dan USP,” ia menegaskan.

Ia menegaskan jika terdapat koperasi yang melenceng atau tidak mengelola koperasi berdasarkan aturan dan prinsip koperasi, maka dinas koperasi kabupaten/kota dapat mencabut ijin operesional KSP dan USP. “Kita hindari pengelolaan koperasi dalam prakteknya agar tidak seperti rentenir,” pesan Selang.

Selang berharap kehadiran KSP dan USP agar dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya melalui bantuan dana kredit dengan bunga yang tidak mencekik. |RIZALDY

Thursday 27 June 2013

Gubernur canangkan Papua Mandiri Institute berkurikulum Cambridge

Antaranews.com, Rabu, 26 Juni 2013 05:48 WIB, Pewarta: Hendrina Dian Kandipi

Gubernur canangkan Papua Mandiri Institute berkurikulum Cambridge
Gubernur Papua Lukas Enembe (ANTARA/Wahyu Putro A)

Sentani (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mencanangkan berdirinya Papua Mandiri Institute yang berkurikulum Cambridge Internasional untuk mengembangkan sumber daya manusia di Papua.

"Kurikulum Cambridge sudah diakui secara internasional dimana siswa/i lulusannya berstandar level A dan dapat langsung studi di luar negeri, terutama di negara-negara dengan bahasa pengantar bahasa Inggris," kata Lukas Enembe kepada Antara di Sentani, Rabu.

Menurutnya, pencanangan Papua Mandiri Institute ini merupakan investasi jangka panjang bagi anak-anak Papua karena masa depan Papua ada di tangan anak-anak ini. Oleh karena itu misi di Papua yang coba dikembalikan yaitu program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur sebelumnya selama 7 tahun lalu dengan menyiapkan seribu lulusan sarjana.

"Lulusan dari Papua yang terbaik sudah dikirim ke luar negeri, sehingga saat ini hanya tinggal perekrutan kembali agar banyak anak-anak Papua yang memiliki potensi tetapi tidak mempunyai kemampuan bisa diberdayakan di seluruh Tanah Papua," tandasnya.

Gubernur menuturkan, rekrutmen dilakukan pada semua wilayah adat dan kebijakan rekruitmen bukan hanya sekedar mengambil akan tetapi setelah melihat kemampuannya menyeleksi secara baik.

"Tentu ini yang akan menjadi visi Gubernur, oleh karena itu SDM harus dilakukan langkah-langkah seperti ini, tapi seleksi juga harus betul-betul orang-orang yang mempunyai kemampuan," ujarnya.

Banyak yang mempunyai kemampuan tapi tidak bisa terdeteksi dengan baik, lanjut Gubernur, karena keterbatasan tenaga sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, kabupaten/kota untuk meminta kepada mereka yang terbaik dari daerah tersebut.

"Diseleksi bersama supaya dia juga merasa memiliki program Gubernur Provinsi Papua dan dia kembali dengan tanggungjawab yang sama," urainya.

Gubernur mengungkapkan dalam program ini juga dilakukan kerjasama dan bukan hanya sekolah-sekolah yang selama ini sudah dirintis oleh badan SDM yang harus berpeluang tinggi, namun semua sekolah.

"Kami berharap bisa menyiapkan anak-anak Papua, yang bernuansa teknologi, bernuansa dunia, sehingga orang Papua harus bisa berkiprah dimana-mana," katanya lagi.

Untuk diketahui, Papua Mandiri Institute mulai beraktifitas di kawasan seluas 5 ha dengan dua unit gedung, satu kantor dan empat kelas. (*)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013