RELEASE DOCUMENTS RELATING TO THE NATIONAL GOLD CORPORATION BILL 2022

"""'"""""""""""""""""&qu...

Showing posts with label kondisi Koperasi. Show all posts
Showing posts with label kondisi Koperasi. Show all posts

Tuesday 4 August 2015

Kondisi Koperasi Papua Suram

GATRAnews  -    Senin, 03 Agustus 2015 21:27

Jayapura, GATRAnews- Kondisi Koperasi Papua mengalami masa suram. Banyak koperasi di Papua yang jalan ditempat bahkan sudah gulung tikar. Dari 3000-an koperasi yang terdaftar di Papua, hanya ada 1754 koperasi yang aktif. Dari koperasi yang aktif itu, hanya ada 401 koperasi yang melakukan rapat tahunan.

“Jangan-jangan koperasi yang melaksanakan rapat ini koperasi plat merah. Ini harus dirinci dan didata baik, mana koperasi masyarakat dan mana koperasi plat merah,” kata Asisten II Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty dalam pembukaan seminar sehari koperasi di Papua menuju koperasi yang bangkit, mandiri dan sejahtera, Senin (3/8) di Jayapura.

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Koperasi Wilayah Papua (Dekopinwil), Sulaeman Hamzah mengatakan saat ini koperasi yang masih aktif di Papua, rata-rata dikelola oleh kesatuan polisi dan TNI.

Sejumlah koperasi ini masih aktif, dikarenakan adanya komando kebawah dan anggotanya terkoordinir dengan baik. Namun, koperasi yang berada ditengah masyarakat justru sudah banyak yang keluar dari roh koperasi yang sesungguhnya.

Misalnya saja di pasar-pasar tradisional, banyak koperasi simpan pinjam yang mengatasnamakan koperasi, namun tak memiliki keanggotaan dan melakukan pinjaman orang per orang dengan bunga yang cukup tinggi.

“Padahal prinsip koperasi itu, disepakati oleh kedua belah pihak, pengelola maupun keanggotaannya. Tapi yang terjadi saat ini, malahan banyak oknum yang mengatasnamakan koperasi, tapi bunga pinjaman mencekik orang yang meminjam uang itu,” katanya.

Dulu, kata Sulaeman, ada penyuluh lapangan yang tergabung dalam koperasi. Entah itu di koperasi pedagang ataupun koperasi para petani.

Para penyuluh ini melakukan pemantauan langsung misalnya dengan kekurang pupuk, pasaran hasil kebun yang tak jalan dan lain sebagainya. Hasilnya sangat bagus dan menolong para petani atau pedagang yang ingin menjual hasil kebunnya.

Tapi saat ini, penyuluh lapangan tak ada dan keadaan semakin hari semakin merosot. Kedepan, Dekopinwil akan melatih putera asli Papua untuk mengelola koperasi sampai di tingkat distrik, minimal di ibukota kabupaten yang berada di pedalaman Papua.

Selanjutnya harus diikuti dengan proteksi untuk pelayanan sembilan bahan pokok menggunakan subsidi angkutan dan diharapkan masyarakat pedalaman dapat dilayani melalui koperasi dengan harga yang terjangkau.

“Kami sadar, bahwa di Papua lebih besar pengaruh budaya dan adat istiadat. Maka dari itu, dalam seminar ini diharapkan masukan dari semua pihak terkait untuk memformulasikan atau merumuskan koperasi di Papua,” jelasnya.

Sunday 24 May 2015

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

22 Mei 2015

Gubernur Provinsi Papua Barat meminta para pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di kabupaten/kota se-Papua Barat agar dapat mewujudkan kemandirian koperasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Hal itu disampaikan gubernur saat menyampaikan arahannya yang dibacakan oleh staf ahli gubernur, Matias Makambak pada pembukaan pelatihan Manajemen Pengelolaan KSP dan USP oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Holiday Park Hotel, Selasa (21/4/2015).

“Program pembinaan koperasi harus terus digalakan guna mempertahankan eksistensi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di provinsi Papua Barat,” kata gubernur.

“Selain itu koperasi juga merupakan komponen strategis untuk membangun daerah ini dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkualitas di 13 kabupaten/kota se Papua Barat.”

Gubernur juga meminta para pelaku usaha koperasi agar terus meningkatkan kualitas manajerialnya dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi sebagai upaya mendorong terwujudnya masyarakat koperasi yang profesional, berdaya saing dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pelaku usaha koperasi juga diminta agar dapat menumbuhkembangkan budaya perkoperasian dari kota hingga pedalaman, sehingga ketahanan ekonomi kerakyatan benar-benar dapat terwujud dengan terus menerus mengembangkan kemampuan dan keahlian serta kratifitas warga koperasi sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang menyatakan sasaran pelatihan ini adalah para pengelola KSP dan USP yang tersebar di kabupaten/kota se Papua Barat.
“Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian pengelolaan KSP dan USP yang ada di Papua Barat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat terjadi peningkatan kapasitas para pengelola KSP dan USP dalam menjalankan fungsi manajerialnya,” ujar Stepanus Selang.

Terkait jumlah KSP dan USP yang tersebar di kabupaten kota, Selang mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum memiliki data jumlah yang pasti, karena masih banyak dinas kabupaten kota yang tidak menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KSP dan USP di kabupaten/kota. Untuk itu Selang meminta Dinas Koperasi kabupaten/kota agar dapat melakukan monitorong langsung dan melakukan verifikasi KSP dan USP yang masih aktif dan yang tidak aktif untuk dilaporkan ke Dinas Koperasi Provinsi Papua Barat yang akan diteruskan ke Kementerian Koperasi.

“Hal itu harus dilakukan karena pengelolaan koperasi ini menyangkut pengelolaan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam. Jadi harus dimonitor agar tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang KSP dan USP,” ia menegaskan.

Ia menegaskan jika terdapat koperasi yang melenceng atau tidak mengelola koperasi berdasarkan aturan dan prinsip koperasi, maka dinas koperasi kabupaten/kota dapat mencabut ijin operesional KSP dan USP. “Kita hindari pengelolaan koperasi dalam prakteknya agar tidak seperti rentenir,” pesan Selang.

Selang berharap kehadiran KSP dan USP agar dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya melalui bantuan dana kredit dengan bunga yang tidak mencekik.

|RIZALDYGubernur Provinsi Papua Barat meminta para pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di kabupaten/kota se-Papua Barat agar dapat mewujudkan kemandirian koperasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Hal itu disampaikan gubernur saat menyampaikan arahannya yang dibacakan oleh staf ahli gubernur, Matias Makambak pada pembukaan pelatihan Manajemen Pengelolaan KSP dan USP oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Holiday Park Hotel, Selasa (21/4/2015).

“Program pembinaan koperasi harus terus digalakan guna mempertahankan eksistensi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di provinsi Papua Barat,” kata gubernur.

“Selain itu koperasi juga merupakan komponen strategis untuk membangun daerah ini dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkualitas di 13 kabupaten/kota se Papua Barat.”

Gubernur juga meminta para pelaku usaha koperasi agar terus meningkatkan kualitas manajerialnya dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi sebagai upaya mendorong terwujudnya masyarakat koperasi yang profesional, berdaya saing dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pelaku usaha koperasi juga diminta agar dapat menumbuhkembangkan budaya perkoperasian dari kota hingga pedalaman, sehingga ketahanan ekonomi kerakyatan benar-benar dapat terwujud dengan terus menerus mengembangkan kemampuan dan keahlian serta kratifitas warga koperasi sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang menyatakan sasaran pelatihan ini adalah para pengelola KSP dan USP yang tersebar di kabupaten/kota se Papua Barat.
“Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian pengelolaan KSP dan USP yang ada di Papua Barat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat terjadi peningkatan kapasitas para pengelola KSP dan USP dalam menjalankan fungsi manajerialnya,” ujar Stepanus Selang.

Terkait jumlah KSP dan USP yang tersebar di kabupaten kota, Selang mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum memiliki data jumlah yang pasti, karena masih banyak dinas kabupaten kota yang tidak menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KSP dan USP di kabupaten/kota. Untuk itu Selang meminta Dinas Koperasi kabupaten/kota agar dapat melakukan monitorong langsung dan melakukan verifikasi KSP dan USP yang masih aktif dan yang tidak aktif untuk dilaporkan ke Dinas Koperasi Provinsi Papua Barat yang akan diteruskan ke Kementerian Koperasi.

“Hal itu harus dilakukan karena pengelolaan koperasi ini menyangkut pengelolaan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam. Jadi harus dimonitor agar tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang KSP dan USP,” ia menegaskan.

Ia menegaskan jika terdapat koperasi yang melenceng atau tidak mengelola koperasi berdasarkan aturan dan prinsip koperasi, maka dinas koperasi kabupaten/kota dapat mencabut ijin operesional KSP dan USP. “Kita hindari pengelolaan koperasi dalam prakteknya agar tidak seperti rentenir,” pesan Selang.

Selang berharap kehadiran KSP dan USP agar dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya melalui bantuan dana kredit dengan bunga yang tidak mencekik. |RIZALDY

Saturday 20 July 2013

Hampir Separuh Koperasi di Papua Tak Aktif

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini terdapat 2.483 koperasi yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua. Namun, hanya 1.460 koperasi yang aktif, sedangkan sisanya sebanyak 1.023 koperasi tidak aktif. Artinya, sekitar 45 persen koperasi di Papua tidak aktif dan perlu dibenahi agar tidak bubar dengan sendirinya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua, Kaleb Worembay berjanji koperasi yang membutuhkan bantuan akan segera ditangani. Secara umum, koperasi di Papua pertumbuhan dari aspek kuantitas meningkat, tapi yang bermasalah juga jumlahnya bertambah.

"Tugas pemerintah itu membina. Tapi kalau sudah tak memungkinkan lagi dibina, maka bisa saja koperasi bubar sendiri. Koperasi itu dibentuk masyarakat, sehingga mereka sendiri yang bubarkan. Sebab tak boleh ada intervensi pemerintah," katanya kepada wartawan seusai upacara peringatan HUT Koperasi ke-66 di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 18 Juli 2013.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Papua, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 45 persen koperasi di Papua yang tak berjalan baik itu diharapkan pemerintahan yang baru di Papua ikut merawatnya. "Sehingga mereka bisa hidup kembali. Sebab hal itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat Papua di kampung-kampung," katanya.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, tumbuhnya koperasi di Papua tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia menyayangkan jika koperasi tak dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.

Hanya saja yang jadi persoalan, kata Klemen, banyak sumber daya alam yang tersedia di kampung-kampung, tapi tak bisa dimanfaatkan akibat terkendala pada proses distribusi dan pemasaran. "Karena itu koperasi dapat berperan dalam mejembatani persoalan ini. Sehingga potensi yang ada di kampung dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Friday 19 July 2013

Hampir Separuh Koperasi di Papua Tak Aktif

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini terdapat 2.483 koperasi yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua. Namun, hanya 1.460 koperasi yang aktif, sedangkan sisanya sebanyak 1.023 koperasi tidak aktif. Artinya, sekitar 45 persen koperasi di Papua tidak aktif dan perlu dibenahi agar tidak bubar dengan sendirinya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua, Kaleb Worembay berjanji koperasi yang membutuhkan bantuan akan segera ditangani. Secara umum, koperasi di Papua pertumbuhan dari aspek kuantitas meningkat, tapi yang bermasalah juga jumlahnya bertambah.

"Tugas pemerintah itu membina. Tapi kalau sudah tak memungkinkan lagi dibina, maka bisa saja koperasi bubar sendiri. Koperasi itu dibentuk masyarakat, sehingga mereka sendiri yang bubarkan. Sebab tak boleh ada intervensi pemerintah," katanya kepada wartawan seusai upacara peringatan HUT Koperasi ke-66 di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 18 Juli 2013.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Papua, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 45 persen koperasi di Papua yang tak berjalan baik itu diharapkan pemerintahan yang baru di Papua ikut merawatnya. "Sehingga mereka bisa hidup kembali. Sebab hal itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat Papua di kampung-kampung," katanya.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, tumbuhnya koperasi di Papua tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia menyayangkan jika koperasi tak dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.

Hanya saja yang jadi persoalan, kata Klemen, banyak sumber daya alam yang tersedia di kampung-kampung, tapi tak bisa dimanfaatkan akibat terkendala pada proses distribusi dan pemasaran. "Karena itu koperasi dapat berperan dalam mejembatani persoalan ini. Sehingga potensi yang ada di kampung dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Hampir Separuh Koperasi di Papua Tak Aktif

TEMPO.CO [KAMIS, 18 JULI 2013 | 17:33 WIB], Jakarta - Saat ini terdapat 2.483 koperasi yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua. Namun, hanya 1.460 koperasi yang aktif, sedangkan sisanya sebanyak 1.023 koperasi tidak aktif. Artinya, sekitar 45 persen koperasi di Papua tidak aktif dan perlu dibenahi agar tidak bubar dengan sendirinya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua, Kaleb Worembay berjanji koperasi yang membutuhkan bantuan akan segera ditangani. Secara umum, koperasi di Papua pertumbuhan dari aspek kuantitas meningkat, tapi yang bermasalah juga jumlahnya bertambah.

"Tugas pemerintah itu membina. Tapi kalau sudah tak memungkinkan lagi dibina, maka bisa saja koperasi bubar sendiri. Koperasi itu dibentuk masyarakat, sehingga mereka sendiri yang bubarkan. Sebab tak boleh ada intervensi pemerintah," katanya kepada wartawan seusai upacara peringatan HUT Koperasi ke-66 di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 18 Juli 2013.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Papua, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 45 persen koperasi di Papua yang tak berjalan baik itu diharapkan pemerintahan yang baru di Papua ikut merawatnya. "Sehingga mereka bisa hidup kembali. Sebab hal itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat Papua di kampung-kampung," katanya.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, tumbuhnya koperasi di Papua tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia menyayangkan jika koperasi tak dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.

Hanya saja yang jadi persoalan, kata Klemen, banyak sumber daya alam yang tersedia di kampung-kampung, tapi tak bisa dimanfaatkan akibat terkendala pada proses distribusi dan pemasaran. "Karena itu koperasi dapat berperan dalam mejembatani persoalan ini. Sehingga potensi yang ada di kampung dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Saturday 23 March 2013

874 Koperasi di Papua Tidak Aktif

Jum'at, 22 Maret 2013 06:23, BintangPapua.com

BIAK - Sebanyak 874 dari 2.580 koperasi di 29 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua tidak aktif melakukan pelayanan kepada anggota sehingga terancam dicabut badan hukumnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil Menengah Papua Kaleb Worembai MM di Biak, Kamis mengakui, penyebab ratusan koperasi tidak aktif karena berbagai alasan, diantaranya pengurus tidak aktif, kurangnya sumber daya pengelola koperasi serta tidak adanya aktivitas organisasi.

"Untuk memberikan sanksi koperasi yang tidak aktif melakukan aktifitas pelayanan anggotanya berada di kepala dinas koperasi kabupaten/kota. Utuk tidak terkena pembekuan izin usaha koperasi harus diberikan pembinaan melalui Dinas Koperasi setempat," katanya seusai rapat koordinasi koperasi, perindustrian perdagangan usaha kecil menengah se Papua.

Kaleb mengakui, untuk membubarkan koperasi yang telah berbadan hukum berada di tangan anggota sehingga pihak Pemerintah melalui Dinas Koperasi usaha Kecil Menengah tetap memberikan pembinaan secara administrasi Ia menyebutkan, dari 2.580 koperasi di Papua hingga 2013 koperasi aktif 1.606 unit (62,25 persen) dan yang aktif melakukan rapat anggota tahunan sebanyak 213 unit (13,26 persen).

"Sebanyak 1.393 koperasi tersebar di 29 Kabupaten/Kota tidak melaksanakan rapat anggota tahunan," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Biak Numfor, Alimuddin Sabe mengharapkan, melalui rapat koordinasi koperasi perindustrian perdagangan usaha kecil menengah se Provinsi Papua dapat menyatukan langkah dan gerak menjalankan usaha perkoperasian di daerah paling Timur Indonesia.

"Pemerintah melalui Dinas Koperasi terus mengembangkan semangat kewirausahaan bagi perkembangan koperasi yang sehat, mandiri dan sejahtera," katanya di hadapan 100-peserta raker se Papua. (ant/achi/lo1)