RELEASE DOCUMENTS RELATING TO THE NATIONAL GOLD CORPORATION BILL 2022

"""'"""""""""""""""""&qu...

Showing posts with label koperasi. Show all posts
Showing posts with label koperasi. Show all posts

Sunday 24 May 2015

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

22 Mei 2015

Gubernur Provinsi Papua Barat meminta para pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di kabupaten/kota se-Papua Barat agar dapat mewujudkan kemandirian koperasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Hal itu disampaikan gubernur saat menyampaikan arahannya yang dibacakan oleh staf ahli gubernur, Matias Makambak pada pembukaan pelatihan Manajemen Pengelolaan KSP dan USP oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Holiday Park Hotel, Selasa (21/4/2015).

“Program pembinaan koperasi harus terus digalakan guna mempertahankan eksistensi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di provinsi Papua Barat,” kata gubernur.

“Selain itu koperasi juga merupakan komponen strategis untuk membangun daerah ini dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkualitas di 13 kabupaten/kota se Papua Barat.”

Gubernur juga meminta para pelaku usaha koperasi agar terus meningkatkan kualitas manajerialnya dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi sebagai upaya mendorong terwujudnya masyarakat koperasi yang profesional, berdaya saing dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pelaku usaha koperasi juga diminta agar dapat menumbuhkembangkan budaya perkoperasian dari kota hingga pedalaman, sehingga ketahanan ekonomi kerakyatan benar-benar dapat terwujud dengan terus menerus mengembangkan kemampuan dan keahlian serta kratifitas warga koperasi sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang menyatakan sasaran pelatihan ini adalah para pengelola KSP dan USP yang tersebar di kabupaten/kota se Papua Barat.
“Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian pengelolaan KSP dan USP yang ada di Papua Barat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat terjadi peningkatan kapasitas para pengelola KSP dan USP dalam menjalankan fungsi manajerialnya,” ujar Stepanus Selang.

Terkait jumlah KSP dan USP yang tersebar di kabupaten kota, Selang mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum memiliki data jumlah yang pasti, karena masih banyak dinas kabupaten kota yang tidak menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KSP dan USP di kabupaten/kota. Untuk itu Selang meminta Dinas Koperasi kabupaten/kota agar dapat melakukan monitorong langsung dan melakukan verifikasi KSP dan USP yang masih aktif dan yang tidak aktif untuk dilaporkan ke Dinas Koperasi Provinsi Papua Barat yang akan diteruskan ke Kementerian Koperasi.

“Hal itu harus dilakukan karena pengelolaan koperasi ini menyangkut pengelolaan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam. Jadi harus dimonitor agar tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang KSP dan USP,” ia menegaskan.

Ia menegaskan jika terdapat koperasi yang melenceng atau tidak mengelola koperasi berdasarkan aturan dan prinsip koperasi, maka dinas koperasi kabupaten/kota dapat mencabut ijin operesional KSP dan USP. “Kita hindari pengelolaan koperasi dalam prakteknya agar tidak seperti rentenir,” pesan Selang.

Selang berharap kehadiran KSP dan USP agar dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya melalui bantuan dana kredit dengan bunga yang tidak mencekik.

|RIZALDYGubernur Provinsi Papua Barat meminta para pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di kabupaten/kota se-Papua Barat agar dapat mewujudkan kemandirian koperasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Hal itu disampaikan gubernur saat menyampaikan arahannya yang dibacakan oleh staf ahli gubernur, Matias Makambak pada pembukaan pelatihan Manajemen Pengelolaan KSP dan USP oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Holiday Park Hotel, Selasa (21/4/2015).

“Program pembinaan koperasi harus terus digalakan guna mempertahankan eksistensi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di provinsi Papua Barat,” kata gubernur.

“Selain itu koperasi juga merupakan komponen strategis untuk membangun daerah ini dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkualitas di 13 kabupaten/kota se Papua Barat.”

Gubernur juga meminta para pelaku usaha koperasi agar terus meningkatkan kualitas manajerialnya dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi sebagai upaya mendorong terwujudnya masyarakat koperasi yang profesional, berdaya saing dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pelaku usaha koperasi juga diminta agar dapat menumbuhkembangkan budaya perkoperasian dari kota hingga pedalaman, sehingga ketahanan ekonomi kerakyatan benar-benar dapat terwujud dengan terus menerus mengembangkan kemampuan dan keahlian serta kratifitas warga koperasi sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang menyatakan sasaran pelatihan ini adalah para pengelola KSP dan USP yang tersebar di kabupaten/kota se Papua Barat.
“Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian pengelolaan KSP dan USP yang ada di Papua Barat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat terjadi peningkatan kapasitas para pengelola KSP dan USP dalam menjalankan fungsi manajerialnya,” ujar Stepanus Selang.

Terkait jumlah KSP dan USP yang tersebar di kabupaten kota, Selang mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum memiliki data jumlah yang pasti, karena masih banyak dinas kabupaten kota yang tidak menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KSP dan USP di kabupaten/kota. Untuk itu Selang meminta Dinas Koperasi kabupaten/kota agar dapat melakukan monitorong langsung dan melakukan verifikasi KSP dan USP yang masih aktif dan yang tidak aktif untuk dilaporkan ke Dinas Koperasi Provinsi Papua Barat yang akan diteruskan ke Kementerian Koperasi.

“Hal itu harus dilakukan karena pengelolaan koperasi ini menyangkut pengelolaan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam. Jadi harus dimonitor agar tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang KSP dan USP,” ia menegaskan.

Ia menegaskan jika terdapat koperasi yang melenceng atau tidak mengelola koperasi berdasarkan aturan dan prinsip koperasi, maka dinas koperasi kabupaten/kota dapat mencabut ijin operesional KSP dan USP. “Kita hindari pengelolaan koperasi dalam prakteknya agar tidak seperti rentenir,” pesan Selang.

Selang berharap kehadiran KSP dan USP agar dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya melalui bantuan dana kredit dengan bunga yang tidak mencekik. |RIZALDY

Wednesday 30 July 2014

KSU Baliem Arabica Unit Simpan Pinjam "Papua Bangkit" didirikan Tanggal 29 Juli 2014

Diumumkan kepada seluruh masyarkaat Papua, khususnya mahasiswa Papua, secara khusus lagi Mahasiswa Papua di Kota Studi Yogyakarta bahwa

Pada hari ini tanggal Rabu 30 Juli 2014, telah didirikan Sebuah Unit Usaha Simpan Pinjam bernama "Papua Bangkit"

Koperasi Serba Usaha Baliem Arabica sebagai sebauh badan usaha milik rakyat, terutama suku-suku di Tanah Papua menyatakan dengan bangga bahwa cita-cita untuk membantu mahasiswa Papua di pulau Jawa kini sudah mulai terbukti lewat perjuangan dan kerja keras dari PAPUAmart.com dan BANANALeafCafe.biz yang sejak tahu 2013 dibentuk dan ditugaskan oleh KSU Baliem Arabica untuk membuka segala peluang usaha di Tanah Jawa lewat wadah koperasi.

Rapat dihadiri oleh pimpinan 8 Unit usaha yang telah dibentuk selama ini oleh PAPUAmart.com, yang kini telah bergerak dengan berbagai kegiatan usaha.

Motto Unit Simpan Pinjam ini ialah

MANDIRI untuk MEMBERI!

Diharapkan dengan pembentukan Unit Usaha Simpan Pinjam ini banyak anak-anak Papua yang selama ini terkendala karena pengiriman uang yang terlambat dari orang tua atau pemerintah daerah masing-masing akan ditanggulangi.

Menurut pengurus PAPUAmart.com, langkah ini kami ambil berdasarkan analisis usaha yang kami lakukan selama setahun lamanya, dan kami temukan banyak mahasiswa Papua mengalami permasalahan pada saat tiba waktunya untuk membayar uang SPP. Padahal mereka sudah terdaftar, sudah bayar uang kontrakan, sudah beli buku dan kendaraan untuk melancarkan kegiatan kuliah, tetapi selalu tertunda karena pembayaran SPP menjadi terlambat. Menurut Jhon Kwano dari PAPUAmart.com,
Anak-anak di sini terkendala bukan karena mereka tidak mau bayar atau tidak sanggup bayar, tetapi karena terjadi keterlambatan. Terlamba beberapa minggu saja bisa berakibat cuti satu semester. Jadi pembayaran pada saat-saat kritis ini yang kami anggap perlu ditanggulangi.
Masih menurut Kwano lagi,

Jadi dalam rapat tadi sudah disepakati bahwa untuk pertama kali, kami mulai dengan peminjaman untuk pembayaran SPP saja. Untuk kebutuhan lain kami tidak tangani. 

Ditanyakan bagaimana kalau mahasiswa itu sakit keras dan harus dipulangkan dan atau kalau ada mahasiswa Papua yang meninggal, kembali Kwano menegaskan,

Ada banyak lembaga, paguyuban dan pemerintah juga ada untuk menangani situasi darurat, kami hadir bukan itu. Kami hadir dengan misi jangka panjang, membangun manusia Papua, jadi kita bagi tugas, ada yang urus ini dan itu, kami fokus urus kendala pembayaran SPP yang selama ini kami sendiri sudah pernah alami waktu kami kuliah di kota ini.

Dengan terbentuknya Unit Usaha KSU Baliem Arabica ini diharapkan anak-anak Papua yang berstudi di Yogyakarta akan dibantu sehingga tidak ada yang menjadi cuti kuliah atau lainnya hanya gara-gara keterlambatan pembayaran SPP.

Saturday 20 July 2013

Hampir Separuh Koperasi di Papua Tak Aktif

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini terdapat 2.483 koperasi yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua. Namun, hanya 1.460 koperasi yang aktif, sedangkan sisanya sebanyak 1.023 koperasi tidak aktif. Artinya, sekitar 45 persen koperasi di Papua tidak aktif dan perlu dibenahi agar tidak bubar dengan sendirinya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua, Kaleb Worembay berjanji koperasi yang membutuhkan bantuan akan segera ditangani. Secara umum, koperasi di Papua pertumbuhan dari aspek kuantitas meningkat, tapi yang bermasalah juga jumlahnya bertambah.

"Tugas pemerintah itu membina. Tapi kalau sudah tak memungkinkan lagi dibina, maka bisa saja koperasi bubar sendiri. Koperasi itu dibentuk masyarakat, sehingga mereka sendiri yang bubarkan. Sebab tak boleh ada intervensi pemerintah," katanya kepada wartawan seusai upacara peringatan HUT Koperasi ke-66 di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 18 Juli 2013.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Papua, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 45 persen koperasi di Papua yang tak berjalan baik itu diharapkan pemerintahan yang baru di Papua ikut merawatnya. "Sehingga mereka bisa hidup kembali. Sebab hal itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat Papua di kampung-kampung," katanya.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, tumbuhnya koperasi di Papua tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia menyayangkan jika koperasi tak dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.

Hanya saja yang jadi persoalan, kata Klemen, banyak sumber daya alam yang tersedia di kampung-kampung, tapi tak bisa dimanfaatkan akibat terkendala pada proses distribusi dan pemasaran. "Karena itu koperasi dapat berperan dalam mejembatani persoalan ini. Sehingga potensi yang ada di kampung dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Thursday 31 December 2009

Pemerintah Pusat Bantu Koperasi di Papua Rp 3,753 Miliar

[SBYKITA.wordpress.com] Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam tahun anggaran 2006 mengalokasikan dana bantuan modal usaha bagi 40 usaha koperasi sebesar Rp 3,750 miliar di 14 kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua, Drs. Kaleb Worembai, MM, kepada ANTARA di Jayapura, Rabu.

Menurut Kaleb, bantuan tersebut merupakan realisasi dana bergulir program pembiayaan produktivitas koperasi dan usaha mikro pola konvesional dan syariah tahun anggaran 2006 di Papua.

Ke 14 kabupaten dan kota di Papua yang memperoleh bantuan langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM itu masing-masing, Kota Jayapura sebanyak lima unit usaha koperasi memperoleh bantuan Rp 450 juta, Kabupaten Jayapura empat usaha koperasi sebesar Rp 350 juta.

Kabupaten Merauke enam unit usaha koperasi Rp 600 juta, Nabire, empat unit Rp 400 juta, Timika, dua unit koperasi Rp 200 juta, Jayawijaya tiga unit usaha Rp 250 juta, Paniai dua unit koperasi Rp 150 juta, Puncak Jaya dua unit sebesar Rp 200 juta.

Supiori dua Koperasi Unit Desa (KUD) Rp 200 juta, Yapen tiga unit usaha koperasi Rp 300 juta, Pegunungan Bintang tiga KUD Rp 250 juta, Mappi dua unit Rp 200 juta dan Kabupaten Boven Digul dua unit koperasi peran serta masyarakat (Kopermas) Rp 200 juta.

Lanjut Kaleb, dana tersebut tidak dialokasikan melalui Dinas koperasi di Provinsi, namun diberikan langsung melalui Kementerian Koperasi masuk ke rekening usaha masing-masing dikoperasi di daerah.

Pengalokasian dana itu untuk memperkuat modal usaha bagi usaha koperasi mikro di daerah yang selama ini mengeluh tentang modal dalam mengembangkan usahanya di segla bidang pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing.

Kemauan para usaha koperasi mikro di Papua cukup tinggi, namun perlu penyertaan modal usaha yang memadai, agar kedepan koperasi usaha kecil dapat berkembang memajukan kesejahteraan anggota masyarakat yang ada di daerahnya.

Kaleb berharap, para penerima dana bantaun Kementerian Koperasi UKM, dapat mempergunakan dana tersebut secara baik, untuk kepentingan dan perkembangan usahanya lebih maju kedepan, jangan mengunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Bantaun langsung itu bukan sekedar diberikan cuma-cuma oleh Pemerintah Pusat, namun dipergunakan secara baik untuk pengembang koperasi kedepan.

Kaleb juga meminta kepada para Kepala Dinas Koperasi UKM di Kabupaten dan Kota yang menerima bantaun langsung itu, agar tetap melakukan mengawasan terhadap pengunaan dana tersebut, berdasarkan usulan yang diberitahukan kepada Pemerintah Pusat